JAKARTA— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Komite Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komite Percepatan Reformasi Polri.
Pembentukan komite ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat institusi Polri agar tetap profesional, berintegritas, transparan, serta mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap penegakan hukum dan pelayanan keamanan.
Komite tersebut akan berperan melakukan kajian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait reformasi kelembagaan, kultur organisasi, pembinaan SDM, serta penguatan etika dan profesionalisme aparat kepolisian.
Komite ini diketuai oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, tokoh hukum tata negara yang dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam reformasi ketatanegaraan dan institusi penegak hukum.
Susunan Lengkap Anggota Komite Percepatan Reformasi Polri:
1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie– Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (Ketua Komite).
2. Komjen (Purn.) Ahmad Dofiri– Penasehat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.
3. Prof. Dr. Mahfud MD – Mantan Menko Polhukam.
4. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra– Menko Bidang Hukum dan Imigrasi.
5. Supratman Andi Agtas– Menteri Hukum.
6. Dr. Otto Hasibuan – Wakil Menko Bidang Hukum dan Imigrasi.
7. Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
8. Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian– Menteri Dalam Negeri, mantan Kapolri.
9. Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz– Mantan Kapolri.
10. Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti – Mantan Kapolri.
Arah Kebijakan Reformasi
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa reformasi kepolisian merupakan bagian penting dari agenda penguatan negara hukum.
“Polri harus menjadi institusi yang bersih, berwibawa, dan dipercaya rakyat. Komite ini kita bentuk untuk mempercepat agenda itu,” ujar Presiden.
Komite dijadwalkan segera memulai rangkaian kajian, dengar pendapat, investigasi kebijakan internal, hingga penyusunan rekomendasi kepada Presiden.
DPP GNI: Mendukung Reformasi demi Kepentingan Bangsa
Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI), Rules Gajah, S.Kom, turut menyampaikan apresiasi dan dukungan atas langkah yang diambil pemerintah.
“Kami menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh anggota Komite Percepatan Reformasi Polri. Semoga amanah ini dijalankan dengan integritas demi kebaikan dan masa depan negeri. Reformasi Polri adalah kebutuhan bangsa, bukan sekadar agenda birokrasi,” ucapnya.
Rules Gajah berharap komite ini mampu melahirkan perubahan kultur yang lebih humanis, pelayanan publik yang lebih profesional, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif.
(TIM)
